Kewenangan Pemberian Iui, Izin Perluasan Dan Tdi

(1)     Kewenangan pemberian :

a.  IUI,  Izin  Perluasan  dan  TDI  berada  pada  Bupati/Walikota     setempat  sesuai  dengan  lokasi  pabrik  bagi  jenis  industri     sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan skala     investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar     rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha,    kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri;
b.    IUI dan Izin Perluasan berada pada :

1.  Gubernur      setempat      bagi      jenis      industri      sebagaimana     dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan skala investasi di  atas  Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh  milyar  rupiah)  tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat,   kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri;
2.  Gubernur setempat bagi jenis industri dengan skala investasi     sampai dengan Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh milyar rupiah)     yang  berlokasi  pada  lintas  kabupaten/kota  dalam  satu     provinsi, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan     Menteri;

c.  IUI dan Izin Perluasan berada pada Menteri bagi jenis industri     sebagai berikut :
1.   industri   yang   mengolah dan   menghasilkan Bahan Beracun
    dan Berbahaya (B3);

2.    industri minuman beralkohol;
3.    industri teknologi tinggi yang strategis;
4.    industri kertas berharga;
5.    industri senjata dan amunisi; dan
6.    industri yang lokasinya lintas provinsi.

(2)  Jenis industri yang mengolah dan menghasilkan B3 dan Industri     teknologi tinggi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)     huruf c angka 1 (satu) dan 3 (tiga) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(3)  Menteri,   Gubernur   dan   atau   Bupati/Walikota   sebagaimana     dimaksud  pada  ayat (1)  dapat  melimpahkan  kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk.