TATA CARA PEMBERIAN IUI/ IZIN PERLUASAN DAN TDI

Bagian Pertama
Paragraf Kesatu
Pemberian IUI Melalui
Persetujuan Prinsip

Pasal  17
(1)     Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-I dan melampirkan dokumen sebagai berikut :
a.  Copy Izin Undang-Undang Gangguan;
b.  Copy  Akte  Pendirian  Perusahaan  dan  atau  perubahannya,     khusus   bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
c.  Dokumen   yang   dipersyaratkan   berdasarkan   peraturan   perundang-undangan bagi industri tertentu.
(2)  Permohonan  IUI  melalui  Persetujuan  Prinsip  dilakukan  dengan menggunakan Formulir Model Pm-III.

Pasal  18
(1)  Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip yang telah lengkap dan  benar,  selambat-lambatnya 5 (lima)  hari  kerja  sejak  diterima, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai
dengan kewenangannya wajib mengeluarkan Persetujuan Prinsip dengan  menggunakan  Formulir  Model  Pi-I  dengan  tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala

Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota.

(2)  Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip yang persyaratannya     belum lengkap dan benar atau jenis industrinya termasuk dalam     bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, selambat-
    lambatnya 5 (lima)  hari  kerja  sejak  diterima  permohonan Persetujuan Prinsip, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16  ayat (1)  wajib  mengeluarkan  Surat  Penolakan  dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.

(3)    Persetujuan  Prinsip  dapat  diubah  berdasarkan  permintaan  dariperusahaan yang bersangkutan.
(4)     Dalam  melaksanakan  Persetujuan  Prinsip,  Perusahaan  Industri yang  bersangkutan  wajib  menyampaikan  informasi  mengenai kemajuan  pembangunan  pabrik  dan  sarana  produksi  kepada
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan Persetujuan
Prinsip  yang  bersangkutan,  setiap 1  (satu)  tahun  sekali  paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II.
(5)     Pemegang Persetujuan Prinsip yang tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya dalam waktu 3 (tiga) tahun  dapat  mengajukan  permintaan  perpanjangan  Persetujuan Prinsip  untuk 1 (satu) kali selama-selamanya 1 (satu) tahun.
Pasal  19

(1)    Perusahaan   Industri   yang    telah    menyelesaikan    pembangunan     pabrik  dan  sarana  produksinya  serta  telah  memenuhi  semua     ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  wajib  mengajukan     permintaan  IUI  kepada  Pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam     Pasal 16 ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model Pm-III  dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :

a.  Copy  Akte  Pendirian  Perusahaan  dan  atau  perubahannya,  khusus   bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas  akte tersebut  telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
b.  Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
c.  Copy Surat Persetujuan Prinsip (Model Pi-I);
d.  Copy  Formulir  Model  Pm-II  tentang  Informasi  Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
e.  Copy Izin Undang-Undang Gangguan;
f.    Copy Izin Lokasi;

g. Copy   dokumen   penyajian informasi   tentang   Usaha-usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi :
1.  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
2.  Upaya    Pengelolaan    Lingkungan     (UKL)    dan    Upaya Pemantauan  Lingkungan (UPL); serta
h.   Dokumen      yang      dipersyaratkan      berdasarkan      peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
(2)   Pejabat     sebagaimana     dimaksud   dalam   Pasal 16   ayat     (1) sesuai dengan kewenangannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja  sejak  diterima  Formulir  Model  Pm-III,  harus  sudah mengadakan  pemeriksaan  ke  lokasi  pabrik  guna  memastikan bahwa pembangunan pabrik dan sarana produksi telah selesai.
(3)    Pemeriksaan  sebagaimana    dimaksud    pada  ayat  (2),  dilakukan     oleh  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  bagi  pemberian  IUI  yang     diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, b dan c.
(4)   Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituang-    kan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan     Formulir Model Pi-II yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa     yang   ditunjuk   oleh   Kepala   Dinas   Kabupaten/Kota   yang     bersangkutan.
(5)    Kepala Dinas yang bersangkutan  dalam waktu  selambat-lambatnya  5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan BAP, menyampaikan  BAP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (4)  kepada  Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
(6)  Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak     dilaksanakan,    perusahaan  yang  bersangkutan  dapat  membuat  Surat Pernyataan siap berproduksi komersial yang disampaikan
    kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) .
(7)   Selambat-lambatnya 5     (lima)   hari kerja sejak diterima hasil BAP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) atau Surat Pernyataan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (6),  Pejabat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya, harus mengeluarkan :
a.  IUI dengan menggunakan Formulir Model Pi-III; atau
b.  menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertim-    bangan pembangunan pabrik dan sarana produksi belum selesai     dan atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud    pada ayat (1), dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI; dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Kabupaten/Kota.